Hacker’s Day: Cyber Law Indonesia Masih Bias

JAKARTA – Ketua ID-SIRTII Richardus Eko Indrajit, yang mengatakan bahwa cyberlaw yang berlaku di Indonesia masih sering terjadi bias. Di samping itu, ia juga memaparkan siapa dan apa yang dilakukan badan yang terlahir dari Permen KOMINFO no 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tersebut.

Eko menuturkan bahwa cyberlaw pertama kali diberlakukan di Indonesia menurut Eko pada masa pemerintahan Megawati. “Ya, karena kalau tidak ada TI waktu itu, tidak ada yang namanya Megawati, adanya Megawan,” di tengah presentasinya sambil terkekeh di sela-sela seminar Hacker’s Day di Jakarta, Kamis (12/6/2008).

Cyberlaw itu, Eko melanjutkan, meliputi aturan-aturan yang mengatur seputar cyber-crime. “Kalau dihubungkan dengan UU-ITE yang kemarin, mungkin yang paling sering terjadi adalah pertama distribusi materi ilegal, dan kedua, menyediakan source yang berisi konten ilegal,” tuturnya.

Namun demikian, Eko mengatakan bahwa aturan-aturan yang berkaitan dengan cyber pun elektronik, masih seringkali bias. Pada distribusi materi ilegal, Eko menjelaskan, tidak hanya distributor yang dikenakan hukuman, tetapi juga penerima materi juga ikut terlibat hukum kendati tidak tahu-menahu. “Misalnya password yang dispreading ke forum online tertentu,” katanya.

Sedangkan, kasus sebuah source yang menyediakan konten ilegal, juga terdapat kelemahan hukum. “Bagaimana kalau situs tertentu dideface atau menjadi korban SQL injection di mana materi yang dimasukkan ke website tersebut adalah ilegal, Si pengelola lah yang terjerat hukum,” tutur dia.

Cyberlaw yang berlaku saat ini, dipaparkan Eko, sangksi minimalnya mencapi Rp600 juta dan maksimal Rp12 miliar, atau hukuman penjara minimal enam tahun dan maksimal 12 tahun.

Pada kesempatan yang sama, Eko juga memaparkan beberapa poin yang dijadikan misi ID SIRTII. “Tugas kita di antaranya memonitor trafik internet dalam negeri, memanage log file untuk membantu penegakan hukum, edukasi publik, menengahi situasi yang agar tetap aman, menyediakan training sekuriti, dan membuka laboratorium untuk simulasi latihan, khusus bagi yang ingin melakukan penetration test,” tukasnya.

ID SIRTII lahir dari UU No 36/1999 tentang Industri Telekomunikasi Nasional. “UU ini selain melahirkan Peraturan Pemerintah no 52/2000 tentang telecommunication practice, juga menjadi dasar diresmikannya UU ITE,” kata Eko.

Selanjutnya, Peraturan Menteri KOMINFO no 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang pengamanan IP-based telecommunication network management melahirkan Peraturan Menteri no 26/PER/M.KOMINFO/2007 tentang ID SIRTII.

“ID SIRTII tugasnya cuma teriak-teriak, ngasih alert atau warning ke ISP-ISP atau perusahaan-perusahaan apabila security system mereka sedang terancam bahaya,” pungkas Eko. (srn)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: